“Jangan biarkan ada negara di dalam negara. Namun, apa pun pilihan kebijakan pemerintah terhadap prostitusi, seluruh warga negara termasuk para pelaku prostitusi harus dijamin hak-haknya sebagai manusia,” kata Devie, kepada jurnalis media, di Jakarta, Senin (22/02).
Devie mengatakan, adanya para “pengusaha gelap” di bidang bisnis seks komersial juga terjadi di negara-negara lain, terutama yang memilih untuk tidak melegalkan prostitusi.
Karena pasokan pekerja seks komersial (PSK) yang sulit, mereka kemudian memainkan harga menjadi tinggi untuk mengambil keuntungan, di sisi lain juga memicu suburnya praktik korupsi oleh aparat yang melindungi mereka.
“Pilihan kebijakan Indonesia terkait dengan prostitusi sangat bergantung pada kajian komprehensif pemerintah. Namun, pengalaman negara-negara lain bisa menjadi contoh,” tutur ia menambahkan.
Menurut Devie, Swedia adalah salah satu contoh negara yang berhasil menurunkan angka pelaku seks komersial. Negara tersebut melegalkan prostitusi tetapi memilih mengurangi permintaan dengan memberlakukan hukuman denda yang ketat terhadap para konsumen prostitusi.
0 comments:
Post a Comment